Komisioner KPID KEPRI 2014 - 2017

Komisioner KPID 2014-2017

 

struktur Organisasi

Pengunjung

1590731
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Seluruhnya
383
335
905
5957
1590731

Forecast Today
696

6.20%
0.99%
0.67%
0.83%
0.52%
90.78%

IP Anda :54.162.19.123

Setelah bergulirnya reformasi tahun 1998 di Indonesia program acara TV mulai beraneka ragam. Ada tanyang musik, kartun, infotainment, sinetron, , feature, documenter, talent show, talk show, variety show dan tayangan jurnalistik TV. Bahkan saat ini TV yang sudah memproklamirkan sebagai TV berita sudah ada 4 jenis, yakni Metro TV, TVone dan Sindo TV yang sekarang menjadi I News TV, dan Kompas TV walaupun genre berita yang ditanyangkan lebih cenderung ke feature, menjadi NGO-nya Indonesia karena hasil karya feature-nya sudah banyak dibeli oleh beberpa TV di Asia.

TV berita termasuk genre baru dalam pertelevisian di Indonesia tentu banyak hal yang perlu diperbaiki dalam menayangkan tayangan jurnalistik di TV, harus ada pembatasan dalam meliput tayangan anarkis, pemerkosaan, teroris dan berita keji lainnya yang menimbulkan phobia bagi masyarakat. Dalam tayangan jurnalistik para peliput berita yang mengusung semangat reformasi akan memberitakan apa yang yang terjadi, maklum saja karena dunia pers hampir 30 tahun dibatasi kreatifitasnya oleh Rezim Orde Baru, selain itu Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999, pasal (6) menjelaskan: peranan pers nasional anatara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Semangat Undang-undang Pers inilah yang membuat para jurnalistik merasa memiliki ruang yang bebas dan bertanggung jawab dalam sebuah berita. Mereka tidak terfikirkan apakah ada dampak phobia atau tidak di masyarakat dari tanyangan tersebut, karena alasan ini pula selama tahun 2015, Program jurnalistik masih menempati urutan teratas dalam menerima sanksi teguran dari KPI, yakni 98 pelanggaran, sinetron/FTV/Film 45 pelanggaran, Variety Show 33 pelanggaran, Iklan 22 pelanggaran, Talkshow 18 pelanggaran, Reality Show 6 pelanggaran, Dokumenter 4 pelanggaran, Musik 4 pelanggaran, Religi 3 pelanggaran, Animasi 2 pelanggaran, Komedi 1 pelanggaran, Feature 1 pelanggaran, Talent Show 1 pelanggaran. Tayangan jurnalistik masih paling banyak digemari penonton maka para peliput berita harus semakin professional agar tayangannya tetap digemari tetapi dampak tayangan yang membuat phobia di masyarakat dapat dieliminir. Dalam tayangan jurnalis di TV ada pemaslahan yang berbeda dengan jurnalis di surat kabar atau majalah. Surat kabar atau majalah orang-orang yang meliput berita sudah memiliki sertifikat kualifikasi jurnalistik baik yang di keluarkan oleh PWI, AJI atau Dewan Pers, sehingga apaun yang diberitakan baik yang berkaitan dengan berita politik, artis, olah raga, maupun berita-berita lainnya sudah memiliki standar yang baku. Ini berbeda dengan tayangan jurnalistik di TV, beberapa tahun yang lalu Dewan Pers masih memperdebatkan Infotainment apakah masuk kategori tayangan jurnalistik atau tidak. Dibilang tayangan jurnalistik sebagian pewartanya hanya di rekrut oleh Production Houde (PH), yang terkadang PH tersebut masih milik keluarga dari pemilik TV, dan belum memilki standar kualifikasi yang keluarkan oleh Dewan Pers. Dikatakan tidak berita, tyangannya lebih 60 % berisi tayangannya berita di TV, walapun kecenderungan yang diberitakannya publik figur. Maka akhirnya Dewan Pers mengakui sebagai berita asalkan reporternya memiliki sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan Dewan Pers, selain itu mereka juga dibekali Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sehingga perdebatan apakah infotainment menjadi tayangan jurnalistik di TV atau tidak sekarang sudah tidak diperdebatkan lagi oleh Dewan Pers. Menayangkan tayangan mayat atau karena adanya musibah gempa, banjir, jatuhnya pesawat. Boleh tidak berita tersebut ditayangkan di TV, memberitakannya diperbolehkan, namun menayangkan dengan di close up, agar jelas gambar mayatnya tidak boleh, mengapa karena dalam Standar Program Siaran (SPS) Pasal 50, ayat d dan e menyebutkan; Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau muibah dilarang : menampilkan gambar korban atau mayat secra detail dengan close up; dan atau menampilkan luka berat, darah atau potongan organ tubuh. Selain melanggar pasal tersebut pemirsa TV juga ada yang merasa phobia dengan melihat mayat atau darah, bagaimana jika berita di TV yang berkaitan dengan mayat yang ada darahnya yang disiarkan secara live, maka Quality Control yang membidangi tayangan jurnalistik tersebut harus menutupnya dengan diblur, dikaburkan atau mengarahkan ke sisi yang lebih lebar, sehingga tidak narmpak mayat atau darah tersebut, jika memang tujuannya menginformasikan agar mayat mudah di kenal, maka dengan running teks yang detil dan berulang-ulang. Pewarta juga dilarang mewanwancarahi korban yang terkena musibah. Jika ada korban rumah yang roboh, seorang yang tertimpa bencana di rumah sakit tidak boleh diwawancarahi oleh wartawan, atau ada pesawat yang jatuh, keluarga korban yang sedang merasakan panik ingin tahu kondisi keluarganya juga dilarang diwawancarahi karena melanggar SPS pasal 50 ayat a, yakni menambah penderitaan atau trauma korban. Jika memang mau wawancara terhadap kasus rumah yang roboh yang diwawancarahi harusnya tetangga yang melihatnya, atau kalau mengenai pesawat yang jatuh yang diwawancarahi seharusnya pihak dari bandara yang berwenang, bukan keluarga korban. Berbeda dengan tayangan Jurnalistik TV di Jepang, saat gempa Tsunami terjadi di Jepang 11/3/2011 korban yang meninggal mencapai 18.000 jiwa, namun dalam pemebritaan di NHK TV Jepang tidak ada satu pun mayat yang disorot oleh Kameraman dalam menayangkan beritanya, begitu juga pengelola TV Singapura cepat-cepat meminta maaf kepada pemirsa saat mereka menayangkan berita pesawat Air Asia yang jatuh diperairan Indonesia (28/12/2014) karena merelay berita dari TV di Indonesia, dan dalam tayangan tersebut nampak gambar mayat. Reporter yang meliput berita-berita anarkis apalagi yang disiarkan secara langsung, pertama reporter tidak boleh mengambil gambar dari jarak dekat, kedua reporter tidak boleh mengambil gambar saat berlangsungnya pengrusakan, apa lagi proses terjadinya pengrusakan di close up sehingga jelas gerak dan suara dari tayangan tersebut, alasan yang mendasar adalah TV free to air itu wilayah publik, publik harus dilindungi dan ada orang yang phobia dengan kekerasan. Dalam P3SPS yang dibolehkan saat menayangkan berita-berita anarkis adalah pertama mengambil gambar jarak jauh, sehingga gambar yang muncul tidak didominasi oleh gambar anarkis, kedua boleh menggambil gambar secara close up tetapi yang di close up itu adalah akibatnya, bukan prosesnya, disini reporter boleh meng- close up kaca jendela yang sudah pecah, pintu yang sudah hancur, mobil yang sudah terbakar, dan lain sebagainya. Meliput Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada korban dan pelaku, wartawan tidak dibolehkan menayangkan korban atau pelaku yang belum ditetapkan tersangka, kalau pelaku sudah ditetapkan tersangkan wartawan diperbolehkan menayangkan gambarnya dengan jelas. Jika belum tersangka maka jika menayangkan gambar si korba harus dikaburkan atau wajahnya ditutupi, jika memang harus ada wawancara kepada korban, maka yang diwawancahi harus yang mendampingi bukan korbannya. terkadang karena wartawan sudah akrab dengan polisi wartawan ikut bertanya diruang intrograsi, seakan-akan membantu intrograsi polisi, hal ini bertentangan dengan P3SPS. Untuk peliputan pemilu presiden dalam Pemilu 2004, 2009 dimana Susilo Bambang Yodoyono sebagai pemenangnya tayangan jurnalistik di TV masih independen, dan tidak banyak yang melanggar kode etik jurnalistik maupun P3SPS, namun pemilihan presiden 2014 menjadi sejarah buram bagi jurnalistik TV, dan menjadi sejarah terburuk dalam sejarah pilpres di Indonesia setelah reformasi. Tayangan jurnalistik TV yang kebetulan hanya dua TV jurnalistik di Indonesia yang menayangkan siaran live dengan durasi yang panjang terbelah menjadi dua, apa yang ditayangkan TV A selalu berseberangan dengan TV B, emosi penonton benar-benar diacak-acak oleh tayangan TV, seakan-akan jika suami memilih calon A maka tidak henti-hentinya menonton TV A, dan jika istri memilih calon B maka istripun tidak lepas dari menonton TV B. jika kondisi kritis seperti itu mau bersikap independen, maka solusinya dalam satu TV memunculkan dua sisi, separuh TV A, dan setengah TV B biar masyarakat yang menilainya, sehingga tidak ada yang dibelanya. Parahnya lagi menayangkan hasil quick qount dan masing-masing TV menayangkan hasil quick qount dengan hasil yang sama-sama memenangkan calon yang dipilihnya, ini benar-benar mengaduk-aduk emosi masa dan jelas melanggar Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS. Untuk Pilpres kedepan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) seharusnya mengatur lembaga quick qount, sebagaimana mengatur iklan kampanye sehingga ketentuan mengenai berapa jumlah lembaga quick qount yang resmi yang diperbolehkan menayangkan hasilnya sudah jelas, selain itu hasil quick qount tersebut harus dipublikasikan dan ditayangkan dari Kantor Sekretariat KPU sehingga dampak tayangan jurnalistik yang mengaduk-aduk emosi masyarakat dapat diminimalisir. Semoga*** Penulis : Muhith, M.Ag, Koordinator Isi Siaran KPID Kepri, Dosen STIQ Kepri.