Pengunjung

1963621
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Seluruhnya
495
3797
24538
50768
1963621

Forecast Today
2304

5.23%
1.97%
1.43%
1.46%
1.17%
88.75%

IP Anda :107.23.176.162

enter

click Lahirnya Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 lebih dikarenakan tuntutan reformasi termasuk didalamnya reformasi dunia penyiaran yang menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Terbitnya UU ini melahirkan semangat utama yakni pengelolaan sistem penyiaran yang bebas dari berbagai kepentingan, baik pribadi, kelompok, golongan, partai maupun kepentingan bisnis. Karena penyiaran merupakan ranah publik, maka harus digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan publik. Perwujudan filosofinya dari UU tersebut, pertama, adanya pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran yang mengharuskan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), dimana prinsip keberagaman kepemilikan lembaga penyiaran tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Dengan prinsip ini, maka akan menjamin munculnya iklim persaingan yang sehat di dunia penyiaran.

get link Ini tentu berbeda dengan UU sebelumnya, yakni UU No. 24 tahun 1997 pasal 7 berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”. Kedua, Keberagaman Model dan Jenis Isi Siaran (Diversity of Content). Lembaga penyiaran memberikan pelayanan informasi yang sehat berdasarkan jenis program maupun isi siaran. Untuk keberagaman jenis program dan isi siaran, televisi-televisi nasional sejak diberlakukannya UU ini sudah melakukannya, namun masih belum berani total dalam pelaksanaanya, kecuali televisi berita ini sudah ada yang mempeloporinya seperti Metro TV, TV One, I New TV dan Kompas TV. Sisanya program siaran lembaga penyiaran masih abu-abu dalam menayangkan tayangannya selama 24 jam, yakni ada yang berita 3,5 jam, musik 3,5 jam, sinetron 4 jam, investigasi 4 jam, entertainment 4 jam, film 2 jam, selebihnya reality show, atau programnya masing-masing televisi berkutat antara news, entertainment, film, music, reality show, humor dan kartun. Belum ada televisi yang secara frontal programnya didominasi satu jenis program, misalnya televisi kartun, televisi musik atau televisi olahraga.

follow link Ini juga merupakan jawaban para direktur televisi swasta saat Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap 10 televisi berjaringan di Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka rata-rata masih menjawab beragam program dan mata acara belum berani membuat televisi yang berprogram khusus. Ketiga, Desentralisasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Desentralisasi ini merupakan amanat UU. No. 32 Th 2002 agar membawa perubahan bagi sistem perekonomian daerah dari institusi penyiaran sentralistik menjadi desentraistik. UU No. 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat juga mendukung UU penyiaran. Selain itu karena adanya Otonomi Daerah, istilah Televisi Nasional tidak ada lagi dalam UU tersebut, yang ada hanyalah Stasiun System Jaringan (SSJ). Dalam SSJ ada hak dan kewajiban antara jaringan induk dan angggota jaringan.

Jaringan Induk wajib menayangkan tayangan 90% dan anggota jaringan wajib menayangkan 10% muatan lokal dalam 24 jam. Televisi Induk wajib menyediakan waktu 10% dari 24 jam yang ditayangkan yaitu 2 jam 24 menit. Dengan demikian, televisi induk harus meluangkan waktu 2 jam 24 menit untuk diisi dengan konten lokal. Jika dalam 2, 24 jam dibagi 30 menit dalam satu acara, maka akan ada lima acara yang harus dikerjakan oleh perusahaan dan industri lokal. Tujuannya, UU tersebut mewajibkan konten lokal 10%, agar tumbuh talent-talent intelektual lokal dan rumah produksi lokal yang kreatif dan kompetitif. Keempat, Penyiaran adalah Ranah Publik. Kenapa disebut ranah publik? Karena frekuwensinya sangat terbatas, dan spectrum frekuensi diatur Badan Internasional bernama International Telecommunication Union (ITU), bukan diatur oleh rakyat, oleh Negara atau oleh lembaga penyiaran swasta. ITU menjadi badan khusus di PBB yang menangani masalah telekomunikasi, dimana di seluruh dunia hanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu region satu wilayahnya mencakup Eropa, Afrika dan Timur Tengah, region dua wilayahnya mencakup seluruh Amerika baik Amerika Utara maupun Amerika Selatan, dan region tiga wilayahnya meliputi Asia Pasifik dan Australia, dalam pembagian chanel juga sudah ditentukan yaitu chanel angka 1 – 86 untuk televisi, angka 87 – 108 untuk Radio FM, dan 109 ke atas untuk komunikasi penerbangan.

Jika ada radio yang memiliki chanel 108.5 chanel tersebut sangat rentan karena dekat sekali dengan chanel penerbangan. Sebagai contoh, pesawat Sukhoy yang jatuh di Gunung Salak disinyalir terdengar musik dari chanel radio yang bocor. Karena merupakan ranah publik yang terbatas maka diharapkan poin-poin acaranya bisa membentuk opini, karakter yang berdimensi kebaikan kepada publik. Dalam UU. No. 32/ 2002 ada lima tujuan penyiaran, pertama, untuk memperkukuh integrasi nasional. Apakah tujuan yang pertama ini sudah tercapai? Mungkin sudah, namun, prosentasinya belum sampai 70 persen bahkan bisa kurang. Kedua, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Apakah tujuan yang kedua ini sudah tercapai? Yang kedua ini jauh lebih rendah prosentasinya, mungkin belum sampai 40 persen, tetapi bisa juga lebih. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah tujuan yang ketiga ini sudah tercapai? Jawabanya, kalaulah sudah tercapai, prosentasinya tidak lebih dari 70 persen. Keempat, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Lagi, apakah sudah tercapai? Jawabannya, jika sudah, prosentasinya hanya 60 persen, tetapi mungkin juga lebih. Dan kelima, menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Apakah tujuan yang kelima ini sudah tercapai? Mungkin ini yang sudah tercapai dan prosentasinya bisa 90 persen, namun bisa juga kurang. Penyiaran berfungsi sebagai informasi, karena merupakan alat penyampai informasi dalam kontek kehidupan sosial bermasyarakat dan mempunyai peran yang signifikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kita tahu, hampir semua aktifitas masyarakat, baik individu maupun kelompok, erat kaitannya dengan media massa. Penyiaran juga berfungsi sebagai pedidikan, karena secara langsung maupun tidak langsung, penyiaran memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, apakah penyiaran sudah menjadi pendidik di Indonesia? Ini juga perlu didiskusikan bersama. Selain itu, penyiaran berfungsi sebagai hiburan yang sehat, disebabkan informasi dan hiburan yang sehat seperti isu-isu global, terjadinya bencana, perkembangan sains, olahraga, musik, drama, dan informasi sehat lainnya menjadi kebutuhan masyarakat modern. Bagaimana dengan penyiaran yang ada di Indonesia? Pengelolanya menyadari atau tidak bahwa fungsi penyiaran adalah hiburan yang sehat bukan hiburan yang menghina, melecehkan, atau mengejek. Fungsi terakhir penyiaran sebagai kontrol dan perekat sosia. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, budaya, tradisi, dan adat, sehingga membutuhkan pengawasan dan perekat sosial yang kompeten. Cara jitunya ada pada penyiran. Jika penyiaran mampu menjadi kontrol dan perekat sosial, maka fungsi penyiran yang terakhir sudah tercapai. Jika belum, bisa jadi fungsi penyiaran yang terakhir ini juga belum tercapai. Berkaca pada negara-negara maju dan demokratis, peran pemerintah yang berkaitan dengan publik harus dikurangi. Sedangkan UU Penyiaran mengamanahkan penyiaran itu media kebebasan pers dan pemerintah tidak boleh mengekang. Karena itu, perlu dibentuk lembaga atau badan yang independen yang lebih mewadahi negara bukan pemerintah yang mengatur regulasi penyiaran serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam UU No. 32/2002 pasal 7 menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersifat independen. Jadi, jika KPI menegur salah satu acara televisi dikarenakan adanya aspirasi masyarakat, sebab KPI mewakili peran masyarakat, bukan peran pemerintah. Kenyataan yang ada, lembaga penyiaran berjaringan masih banyak yang melanggar Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam setahun, ratusan surat teguran dilayangkan KPI kepada televisi tersebut. Hampir semua jenis program televisi mendapatkan teguran, apakah program jurnalistik, feuture, reality show, entertainment, infotainment, film, humor, horor dan musik, karena dalam program yang disiarkan secara langsung sering diselingi dengan canda. Dan dalam canda itulah pembawa acara atau tamu acara melakukan pelanggaran. Benarkah belum banyak tontonan televisi yang memberikan nilai bagi karakter bangsa? Jika benar, maka tidak salah kalau orang bijak berkata, “Tayangan televisi itu cerminan masyarakatnya“. Karena itu, sudah semestinya KPI ditambah kewenangannya, misalnya, Izin Program Radio/chanel (IPR) yang berwenang KPI, dan ISR (Izin Siaran Radio/ Channel) masih tetap kewenangan pemerintah, gabungan IPR dan ISR itulah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap, sehingga KPI berwenang menegur atau mencabut program yang melanggar. Tentunya teguran yang diberikan diharapkan memberikan perbaikan terhadap tayangan untuk masa yang akan datang. Akan tetapi, jika banyak tontonan yang sudah mempunyai value bagi masyarakat, KPI juga harus memberikan apresiasi, sehingga memperbaiki masyarakat melalui rekayasa budaya/ tayangan televisi cepat tercapai. Semoga.***(Muhith, M.Ag, Koordinator Isi Siaran KPID Kepri, Dosen STIQ Kepri)